Sabtu, 25 Januari 2014

Karya Ilmiah : Money Politics Desa







ABSTRAK

Apriyanto, Hendi. NIM 7101412024. Money Politics Dalam Pencalonan Kepala Desa di Desa Lebakgowah.
Gambaran demokrasi di Indonesia sesungguhnya dapat dilihat dari demokrasi tingkat desa yaitu dimana dalam kehidupan  masyarakat desa yang dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat  dan sebagai jalan terakhir adalah pengambilan suara terbanyak.  Dalam pemilihan calon kepala desa bersaing secara ketat, biasanya antara calon yang satu dengan yang lainnya akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan di Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal saat pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2013. Masyarakat Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal kurang mengetahui dengan istilah money politics. Masyarakat menganggap pembagian uang yang dilakukan oleh calon Kades kepada warganya menjelang pemilihan kepala desa sebagai suatu pemberian yang biasa untuk menarik simpati warganya. Hal ini pada akhirnya membentuk  pandangan masyarakat bahwa untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon kepala desa harus mempunyai permodalan yang sangat besar.
Kata Kunci : Money Politics ; pemilihan kepala desa


BAB I
PENDAHULUAN


A.    LATAR BELAKANG
Seperti yang kita tahu, bahwa Negara kita merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat, karena disinilah rakyat yang memliki peranan yang sangat penting. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenal sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang belum di amandemen.
Demokrasi adalah kata kunci dalam mewujudkan sistem kedaulatan rakyat. Demokrasi dan kesejahteraan rakyat tidak perlu dipertentangkan, karena demokrasi dan kesejahteraan rakyat dapat berjalan bersamaan dalam mencapai cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Membangun sistem demokrasi yang ideal adalah dengan membangun kesadaran politik masyarakat, mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan politik yang diraih melalui proses demokrasi yang baik dapat menciptakan harmoni dalam mencapai kesejahteraan rakyat sebagai tujuan dari negara.
Desa merupakan cerminan dari Negara, karena desa adalah bagian pemerintahan paling kecil dan paling bawah dari Negara. Gambaran demokrasi di Indonesia sesungguhnya dapat dilhat dari demokrasi tingkat desa dimana dalam kehidupan  masyarakat desa yang dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat  dan sebagai jalan terakhir adalah pengambilan suara terbanyak. Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), setiap calon kepala desa bersaing secara ketat dan  berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Termasuk dengan cara pembagian uang (Money Politic) kepada setiap warga untuk mendapatkan simpati.

B.   RUMUSAN MASALAH
Sehubungan dengan money politic dan permodalan besar dalam pencalonan Kepala Desa menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya sebagai berikut :
1.      Apa pengertian Politik Uang (Money Politic)?
2.      Bagaimanakah pandangan masyarakat desa tentang money politic?
3.      Apa dampak money politics yang terjadi dalam masyarakat desa?
4.      Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan untuk menangani money politics?

C.    TUJUAN PENULISAN
Penulisan makalah ini memiliki bertujuan untuk :
1.      Mengetahui kondisi berpolitik masyarakat desa
2.      Mengetahui dampak yang disebabkan oleh money politic
3.      Upaya merubah pandangan masyarakat dalam pencalonan kepala desa
4.      Terwujudnya pemilihan kepala desa yang adil, jujur, transparan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

D.    TINJAUAN PUSTAKA
Negara Indonesia dikenal sebagai Negara demokrasi, dan pemilu kepala desa sebagai bentuk demokrasi di tingkat desa yang merupakan bagian kecil dari negara. Bentuk money politics bertentangan dengan demokrasi,  namun masih digunakan oleh warga terutama calon kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan.
Kurniawan (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Money Politics Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan kurang mengetahui istilah money politics. Masyarakat menganggap pemberian uang yang diberikan oleh calon kades kepada warganya menjelang pilkades dianggap sebagai pemberian biasa untuk meraih simpati warganya.
Rohmawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah  menyimpulkan bahwa hubungan antar aktor yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Masin adalah hubungan kekerabatan, dimana dalam hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor pertemanan, persaudaraan dan ketetanggaan. Dan dinamika pemilihan Kepala Desa Masin ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Masin adalah kurang demokratis.
Koswara (2012) dalam makalahnya berjudul Money Politic Menciderai Nilai-Nilai Demokrasi menyebutkan bahwa money politic atau politik uang itu merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka yang telah mendapatkan uang itu  mengikuti keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut.

E.     LANDASAN TEORI
Beberapa sumber yang bisa dijadikan landasan teori berkaitan dengan pokok bahasan ini antara lain:
Kana (2001) pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan menggunakan uang (money politics), dengan menyelenggarakan iztihad/doa bersama, dudah ngamal artinya mengungkapkan hal-hal baik yang pernah dibuat oleh calon kepala desa di masa lalu kepada masyarakat, dan juga dengan mengadakan silaturrahmi yaitu kunjungan ke rumah-rumah penduduk.
Hamid (2009)  yang melihat dari kacamata ekonomi, menilai money politic  muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme money politic. Bagi politisi, money politic merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat  money politic ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingan dengan program-program yang dijanjikan. Hal inilah yang menjadi ironi adanya money politics dalam masyarakat.
Solehoddin (2009) berpendapat bahwa untuk mengontrol praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya: (a) penyempurnaan aturan-aturan Pilkada langsung, sebaiknya aturan Pilkada langsung dalam UU 32/2004 di rekontruksi menjadi bagian dari rezim pemilu sehingga tunduk kepada ketentaun pemilu dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan perubahannya; (b) untuk menjamin netralitas KPUD sebagai penyelenggara Pilkada langsung maka KPUD harus ditempatkan sebagai bagian dari KPU nasional; (c) masyarakat harus menjadi masyarakat yang kritis dan partisipatif dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, karena tanpa daya kritis dan partisipasi masyarakat aturan pilkada yang baik dan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada yang netral dan profesional tidak akan efektif.

F.        METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan beberapa metode penelitian sebagai berikut:
1.    Pengumpulan Data
Sumber data yang diperlukandan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui :
a.       Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, makalah dan surat kabar yang berhubungan dengan dinamika politik pedesaan terutama berkenaan dengan money politics dalam pemilihan kepala desa.
b.      Studi lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke Desa Lebakgowah untuk mengetahui tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :
·         Observasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada di Desa Lebakgowah tentang dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa.
·         Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti/pewawancara kepada warga Desa Lebakgowah secara acak dengan membaginya dalam 3 golongan, anggota BPD, tokoh masyarakat dan aparat desa.


2.    Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional, tehnik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model tehnik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman (1992: 15-20).
3.    Penyajian Data
Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data yang telah dianalisis disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berupa paparan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan bentuk kata, bentuk kalimatnya dan tindak tutur yang terjadi, yang memang secara empiris dilakukan oleh penutur bahasa (Sudaryanto, 1993: 7-8). Mengenai model penyajian hasil analisis tersebut, data dari hasil analisis disajikan menggunakan model penyajian formal dan informal. Model penyajian formal adalah perumusan dengan tanda-tanda dan lambang-lambang. Sementara itu, model penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa (a natural language) (Sudaryanto, 1993: 144).
  

BAB III
PEMBAHASAN


A.      PENGERTIAN MONEY POLITICS
Menurut Wikipedia Indonesia,  politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.
Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi masyarakat dan negara. Namun dalam prakteknya politik adalah untuk mempengaruhi dan menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Sehingga, seseorang dan sekelompok orang bisa meraih kekuasaan dengan pilihan dan opini masyarakat yang berhasil di bangunnya atau dipengaruhinya. Ini memerlukan modal atau dukungan pemilik modal. Sehingga wajar jika seseorang dan partai perlu mengarahkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itulah muncul suatu fenomena yang kita kenal dengan politik uang (money politic). Pemilu menjelma menjadi ajang pertaruhan yang besar. Namun sangat sulit untuk mengharapkan ketulusan dan ketidakpamrihan dari investasi dan resiko yang ditanggung politisi.
Pengertian money politic, ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa money politics adalah suatu tidakan pelanggaran demokrasi yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat sebagai pemilih dengan cara memberikan uang atau dalam bentuk barang lain, dengan tujuan agar memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat tersebut. Bentuk barang selain uang yang digunakan biasanya berupa sembako, pakaian, dan lain sebagainya.

B.       PANDANGAN MASYARAKAT
Hasil penelitian penulis melalui wawancara dan observasi pada masyarakat Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal tentang pengetahuannya dengan topik permasalahan dimana penulis mengambil sampel pada beberapa responden yang dipilih secara acak dari 3 golongan usia, yaitu remaja (17 – 23 tahun), dewasa awal (24 – 40 tahun), dan dewasa akhir (40 tahun keatas) dari beberapa RW di desa tersebut.

No. Nama Responden Golongan/RW Politik Uang / Money Politics
Tahu Tidak Tahu Tidak Peduli
1. Aji Detiawan Remaja (RW. 5)
2. Dimas Prio U Remaja (RW. 3)
3. Siti Nurahisna Remaja (RW. 6)
4. Jamaludin  Dewasa Awal (RW. 1)
5. Abdul Ghofir Dewasa Awal (RW. 6)
6. Tesah Dewasa Akhir (RW. 5)
7. Abd. Jamil Dewasa Akhir (RW. 6)
8. Nur Aeni Dewasa Awal (RW. 4)
9. Nurul Latifah Dewasa Awal  (RW 1)
10. Subhan Dewasa Awal (RW. 3)


            Bentuk-bentuk 
money politics  yang terjadi dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh para calon kepala desa dalam rangka meraih simpati warga masyarakat agar mereka terpilih menjadi kepala desa beragam, dimulai dari pemberian uang tunai, sampai sandang dan pangan. Orang yang akan mencalonkan dirinya menjadi kepala desa, ibaratnya mereka mengiklankan dirinya agar tepilih. Calon Kades sebulan sebelum pemilihan di kantor kepala desa banyak yang menawarkan janji-janji kepada warganya bila mereka terpilih nanti. Para calon biasanya meminta dukungan dari berbagai tokoh masyarakat yang dinilai berpengaruh dimasyarakat seperti ulama, ustad, imam mushola, ketua RT,  ketua RW bahkan para pemuda di desa tersebut.Berdasarkan hasil wawancara bersama responden dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal kurang mengetahui istilah money politics. Masyarakat menganggap pemberian uang yang diberikan oleh calon kepala desa kepada warganya menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) dianggap sebagai pemberian biasa untuk meraih simpati warganya. Hal tersebut menadi sesuatu yang biasa dan wajar ketika menjelang Pilkades.
           Selain itu para calon kades juga menawarkan jemputan menggunakan bus antar kota untuk warga yang merantau di luar kota, seperti di Jakarta, Bekasi, dan di Semarang agar mau pulang untuk mengikuti pemilihan kepala desa dengan harapan yang mereka pilih adalah calon yang bersangkutan. Sedangkan pembagian uang tidak diberikan kepada semua warga, tetapi dipilih oleh kader (simpatisan pendukung) mana yang kira-kira akan memilih si calon, dengan tujuan agar uang yang dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Uang yang diberikan pada malam sebelum pemilihan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan uang yang dibagikan pada hari-hari sebelumnya yaitu antra Rp 30.000,- sampai Rp 50.000,- tiap warga yang mempunyai hak pilih. Bentuk money politics seperti inilah yang diungkapkan oleh responden.
Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi yang nyata di tingkat desa. Dalam pemilihan kepala desa warga lebih mengetahui dengan benar siapa yang akan menjadi calonya. Menurut sears dkk dalam Sugiyo (2005), persepsi adalah bagaimana seseorang membuat kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka dan jenis informasi apa yang kita pakai untuk sampai pada kesan tertentu dan bagaimana akuratnya kesan kita. Persepsi seseorang dengan orang lain berbeda, proses persepsi ini sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman, pengetahuan, perasaan, proses belajar serta latar belakang individu yang tidak sama, karena itu persepsi bersifat individual. Berdasarkan penelitian persepsi masyarakat Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal terhadap money politics  dalam pemilihan kepala desa tahun 2013 mereka mengungkapkan bahwa uang yang diberikan calon kepala desa sebelum pemilihan dianggapnya sebagai pengganti meninggalkan pekerjaan karena memilih. Bila mereka tidak diberi uang, mereka malas untuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa. Sehingga pemberian uang yang diberikan oleh para calon dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa dilakukan.
Persepsi lain justru diungkapkan oleh mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Mereka menolak dan tidak setuju dengan adanya pemberian yang dilakukan oleh calon kades, karena bila seorang baru mencalonkan diri saja sudah banyak mengeluarkan banyak uang, maka bila ia terpilih menjadi kepala desa pasti akan berusaha mengembalikan uang yang sudah dikeluarkanya walaupun dengan cara yang kotor. Bila seorang calon  ingin menjadi kepala desa mereka sudah banyak mengeluarkan uang agar ia terpilih pasti calon yang terpilih menjadi calon kepala desa tersebut akan menginginkan uangnya kembali dengan berbagai cara walaupun nantinya harus maelakukan perbuatan kotor selama menjabat sebagai kepala desa. Bahwa semakin banyak calon kades yang, mengeluarkan uang maka akan semakin banyak pula dia akan melakukan korupsi, sehingga program-program pembangunan desa yang semestinya menjadi prioritas utama untuk dilakukan, tapi justru sebaliknya yang terpenting uang kembali dulu ke kantong  (Sugiyanto,2008).
Dinamika politik seperti inilah yang terjadi di Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa haruslah mempunyai modal dan pertaruhan yang besar. Hal inilah yang setiap 6 tahun sekali terjadi, sehingga tidak heran jika nama-nama yang muncul sebagai calon kepala desa adalah orang-orang yang kelas ekonominya menengah keatas. Praktik money politics  ini sebenarnya melanggar nilai-nilai demokrasi khususnya nilai keadilan, karena calon kepala desa yang murni tidak menggunakan money politics akan sedikit dalam memperoleh dukungan. Di samping itu, praktik money politics melanggar aturan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

C.      DAMPAK MONEY POLITICS
Dampak yang dihadirkan akibat dari money politic yaitu dampak bagi masyarakat maupun dampak bagi para calon kepala desa itu sendiri. Dampak bagi para calon kepala desa sendiri ada dua sisi, yang pertama apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya money poltic  yang mereka lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon kepala desa yang gagal dalam money politics  yang mereka lakukan. Bagi para calon kepala desa yang gagal dampaknya pada psikologi dan kesehatan mereka. Tidak sedikit dari para calon kepala desa yang gagal akhirnya frustasi dan hampir gila atau mendadak terkena serangan jantung. Hal ini karena mereka sudah keluar banyak uang dan tidak terpilih dalam Pilkades.
Dampak lainnya apabila para calon kepala desa itu berhasil melenggang mendapatkan kursi kepala desa berkat dari money politics adalah penyalahgunaan jabatan, karena bisa kita lihat banyak kasus-kasus korupsi di ranah legislatif. Mereka berfikir karena mereka sebelum menduduki kursi legislatif mereka sudah habis modal besar-besaran, sehingga mereka mencari cara agar agar modal yang telah habis mereka gunakan money politics  kembali lagi, istilah lainnya “balik modal”.  Selain itu, karena tidak terjaminnya kompetensi yang dimiliki oleh calon kepala desa yang terpilih bisa menjadikan manajemen pemerintahan desa yang berantakan. Mereka para calon kepala desa umumnya hanya bisa mengumbar janji tidak tahu seperti apa kompetensi yang mereka miliki.
Dampak money politics dalam masyarakat sendiri terlihat bahwa money politics  dijadikan ajang mencari penghasilan. Masyarakat awam tidak mempedulikan nilai-nilai demokrsi. Bagi mereka yang terpenting adalah mereka  mendapatkan uang atau barang dengan cara mudah. Dampak lain terlihat dengan rendahnya kepercayaan lagi dari masyarakat kepada para calon kepala desa. Money politics  bisa juga berdampak perpecahan antar masyarakat, karena masyarakat telah berhutang budi kepada calon calon kepala desa yang telah memberikan bentuk penyuapan, sehingga sikap fanatik akan timbul dan mereka menganggap para calon kepala desa lainnya buruk dibandingkan yang mereka dukung, disinilah akan terjadi konflik antar pendukung masing-masing para calon kepala desa.

D.      UPAYA UNTUK MENANGANI MONEY POLITICS
Upaya yang perlu dilakukan untuk menangani money politics dalam dinamika politik pedesaan mengingat kondisi dan pandangan masyarakat mengenai money politics yang pertama adalah dengan penanaman nilai-nilai keimanan kepada tuhan sejak dini. Dengan semakin kuatnya keimanan kita bahwa Tuhan akan membalas setiap amal perbuatan yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang berbuat jahat akan dibalas dengan azab atau siksa, maka akan semakin besar pula rasa takut kita untuk berbuat tidak baik seperti menyuap, tidak jujur, dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan memperkuat hukum terhadap kasus suap dan korupsi. Tidak di pungkiri lagi bahwa hukum di Indonesia ini sangat lemah bagi mereka yang berkedudukan dan sangat tegas bagi masyarakat lemah, berapa banyak sudah koruptor yang hukumannya lebih ringan daripada pencuri ayam. Oleh karena itu jika kita hendak memberantas  kasus money politics dan korupsi di negeri ini maka cara yang sangat efektif di antaranya adalah dengan memberikan hukuman yang berat dan tegas tanpa pandang bulu kepada para pelaku money politics dan koruptor. Agar mereka yang sudah melakukan bisa jera dan bagi mereka yang belum tidak berani melakukannya.
Upaya selanjutnya adalah dengan diadakannya sosialisasi ke masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui, kenyataan dilapangan banyak masyarakat yang tidak tahu bentuk dan dampak dari money politics. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi berkenaan dengan money politics terutama dalam dinamika politik pedesaan. Sehingga harapannya masyarakat bisa tahu dan sadar bentuk-bentuk dan dampak dari money politics yang selama ini merajalela dikalangan masyarakat ketika menjelang Pilkades ataupun Pemilu lainnya.
Dengan upaya-upaya tersebut harapannya dinamika politik pedesaan bisa berjalan dengan baik, adil, aman dan akhirnya bisa mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Namun untuk melakukan upaya-upaya tersebut, tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karena praktek politik uang dan korupsi merupakan masalah yang sangat besar, akar-akarnya telah menjalar keseluruh lapisan masyarakat, maka untuk memberantasnya diperlukan kerjasama, usaha, dan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, dan seluruh komponen masyarakat. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak mendukung, maka pemerintahan yang bersih dari politik uang dan korupsi akan sulit terwujud.


BAB IV
PENUTUP


A.      KESIMPULAN
Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal kurang mengetahui dengan istilah money politics. Pembagian uang (money politics) menjelang pemilihan kepala desa seperti ini kepada warga sudah menjadi tradisi wajib bagi setiap calon kepala desa. Bahkan masyarakat sudah menganggap pembagian uang yang dilakukan oleh calon kepala desa kepada warganya menjelang pemilihan kepala desa sebagai suatu pemberian yang biasa untuk menarik simpati warganya. Hal ini pada akhirnya membentuk  pandangan masyarakat bahwa untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon kepala desa harus mempunyai permodalan yang sangat besar. Sehingga nama-nama yang muncul sebagai kandidat calon kepala desa adalah mereka yang memang mempunyai pendanaan yang lebih. Padahal negara kita adalah negara demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak yang sama tanpa membedakan status sosial dan kondisi ekonomi tertentu. Selama dia mempunyai kompetensi yang cukup untuk menjadi seorang kepala desa, maka siapapun berhak. Hal inilah yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

B.       SARAN
Saran penulis yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a)         Untuk Masyarakat Desa Lebakgowah
a)    Perlu diadakan kegiatan pemberdayaan dan pendidikan politik kepada masyarakat yang intensif, hal ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan oleh birokrasi publik, institusi politik, LSM dan lembaga sejenis dan perseorangan.
b)   Perlu adanya kesepakatan bersama (konsensus) antara masyarakat dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus money politics dengan melaporkan kepada yang berwajib.
c)    Perlu diadakan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan ikut menjadi panitia dalam pemilihan kepala desa

2. Untuk Pemerintah Desa Lebakgowah
a)    Perlu diadakan penerapan sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melanggar peraturan desa, seperti adanya kasus politik uang dengan hukuman pemecatan terhadap aparat desa dan pidana kurungan terhadap orang-orang yang melakukan kasus politik uang.
b)   Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa diperlukan pengawasan oleh masyarakat yang lebih komprehensif dan independen dengan cara lebih terbuka atau bersifat transparansi agar pengalaman orde baru dalam proses pemilihan kepala desa tidak terulang lagi.
c)    Perlu diadakan sosialisasi terhadap peraturan pemilihan kepala desa agar pemahaman politik masyarakat meningkat.

3.  Untuk Calon Kepala Desa
a)      Agar memperoleh Calon Kepala Desa yang berkualitas diperlukan kampanye dialogis untuk mengetahui visi, misi dan program seorang kandidat.
b)      Ikut mewujudkan pesta demokrasi desa yang jujur, adil, dan bertanggung jawab.




DAFTAR PUSTAKA


Ismawan, Indra. 1999. Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu. Yogyakarta: Media Pressindo
Kartodirdjo, Sartono. 1987. Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah
Kurniawan, Muhaimin. 2007. Money Politics Dalam Pemilihan Kepala Desa  Pekalongan: http://auliasinc.blogspot.com
K.Yin, Robert. 2000. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Latief, M Syahbudin. 2000. Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa. Yogyakarta: Media Pressindo
Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press
Nawawi, Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Percik. 1999. Kerangka Dasar: Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik Lokal
(P3PL). Yayasan Percik Salatiga.
Rifai, Amzulian. 2003. Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia
Rohmawati, Tatik. 2013. Dinamika Politik Pedesaan. Batang:  http://jipsi.fisip.unikom.ac.id         

Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

2 komentar:

Hendi Apriyanto mengatakan...

ssippp

Hendi Apriyanto mengatakan...

yess..

Posting Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Heartline "Plasst~ - Premium Blogger Themes | coupon codes